Samarinda: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan bersama sejumlah cabang olahraga (cabor) prestasi guna membahas keterbukaan informasi di lingkungan olahraga. Kegiatan berlangsung pada Selasa (2/9/2025) di ruang rapat KONI Kaltim, Samarinda.

Pertemuan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Rasman Rading, serta Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim Muhammad Khaidir. Keduanya memberikan paparan mengenai pentingnya transparansi informasi dalam lingkup olahraga prestasi.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Khaidir menyebutkan KONI Kaltim siap untuk melakukan peningkatan dalam keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan keterbukaan bukan hanya sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan tata kelola olahraga yang lebih baik.

"KONI Kaltim berkomitmen membangun tata kelola olahraga yang profesional, terbuka, dan akuntabel sehingga prestasi atlet dapat semakin berkembang," ujarnya.

Rasman dari Dispora Kaltim juga menambahkan bahwa transparansi dalam olahraga sangat penting agar kepercayaan publik tetap terjaga. Ia berharap keterbukaan informasi bisa menjadi pondasi dalam mendukung pengelolaan olahraga prestasi di Kaltim. "Transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pembinaan olahraga di daerah," katanya.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-cabor dalam mengelola organisasi olahraga. Dengan pemahaman yang sama mengenai pentingnya keterbukaan informasi, KONI Kaltim optimistis akan mampu mendorong pengelolaan yang lebih modern dan akuntabel.

"Kami ingin semua cabor memiliki standar yang sama dalam memberikan informasi kepada publik," ucap Khaidir.

Pertemuan ini juga menjadi momentum awal bagi KONI Kaltim untuk semakin terbuka dalam memberikan akses informasi terkait program, anggaran, maupun capaian prestasi atlet. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi tata kelola olahraga di Indonesia yang menekankan pada keterbukaan dan akuntabilitas.