TINDAKLANJUTI PERPRES, PEMPROV KALTIM  CANANGKAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN        

Guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017 tentang Kordinasi Strategis Lintas Sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, Senin (10/12), bertempat di Ruang Rapat Tenguyun Lantai IV Kantor Gubernur, dilakukan  pertemuan membahas pembentukan Tim Kordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Biro Kesra, Elto, mewakili Asisten Administrasi dan Kesra Setda Prov. Kaltim, dan selanjutnya pembahasan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Kaltim, H.M. Syirajuddin.

Menurut Syirajuddin, bahwa langkah awal yang dilakukan adalah bagaimana menyatukan persepsi bahwa pembangunan kepemudaan dimulai dengan membangun pemuda yang berkarakter, beriman, kreatif, mandiri berwirausaha, inovatif, dan berdaya saing.

“Dengan terwujudnya pembangunan pemuda, maka akan diikuti dengan terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM), masyarakat, dan bangsa yang kuat, sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018 – 2023 pada Misi ke I (pertama) adalah berdaulat dalam pembangunan SDM dan berdaya saing terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas,”lanjutnya.

Syirajudin juga menekankan bahwa untuk mewujudkan itu semua. sangat penting melaksanakan sinergitas program kegiatan yang melibatkan kepemudaan melalui koordinasi dan kemitraan strategis lintas sektoral dalam menjalankan pelayanan kepemudaan sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 40 Th. 2009 di pasal 30 hingga pasal 34 dan  harus didukung komitmen bersama untuk melaksanakannya.

Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan masukan  dari masing-masing OPD serta  K/L yang  hadir dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pembangunan Kepemudaan diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Bidang Kepemudaan di Kalimantan Timur,  akan dituangkan  dalam  Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dan dijadikan road map atau peta jalan selama 5 tahun kedepan.  

Analisa Situasi untuk memetakan potensi pemuda didukung dengan data sehingga tepat sasaran, sehingga Implementasi Program Pelayanan Kepemudaan akan lebih fokus dan terukur.

“Dalam RAD pelayanan kepemudaan meliputi konteks penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, penelitian dan kajian kepemudaan dan penanggulangan perilaku resiko pemuda. Secara teknis perlu dibentuk Tim/ Pokja Pelayanan Kepemudaan sesuai Bidang Isu Strategis yang dibahas untuk mendukung implementasi,”jelasnya.

Dari pertemuan tersebut diambil sebuah kesimpulan yang disepakati bersama yakni akan dibentuknya Tim Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Prov. Kaltim yang tujuannya untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelengaraan pelayanan kepemudaan.

Pertemuan ini sendiri dihadiri 23 Kementerian/Lembaga dan OPD yang dalam program kegiatannya melibatkan pemuda sebagai sasarannya, diantaranya Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Prindagkop, Kesbangpol, serta Badan nasional narkotika Prov. Kaltim. (rdi)