SYIRAJUDIN TEGASKAN ASN DISPORA UNTUK NETRAL DAN TIDAK GOLPUT

Kadispora Provinsi Kalimantan Timur, Syirajuddin, berpesan agar Aparatur Sipil Negara  (ASN) di lingkungan Dispora Kaltim untuk menjaga kenetralitasan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Hal ini disampaikannya, saat menjadi Pembina di Apel Pagi di halaman Kantor Dispora Kaltim, Senin (15/4) tadi.

"Sebagimana perintah undang-undang,  ASN harus menjaga netralitas di dalam situasi politik apapun, dimana ASN sebagai abdi pemerintah tentu memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, namun bukan berarti bahwa para ASN harus bersikap pasif dengan tidak ikut serta memberikan hak suaranya di Pemilu. Justru sebaliknya, ASN dituntut untuk tidak golput, demikian juga pegawai Non ASN yang ada agar turut serta datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,"ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini wajib didukung, termasuk ASN untuk menentukan pemimpin definitif yang memiliki legalitas pilihan masyarakat. Jika pemimpin itu berdasarkan pilihan rakyat tentu akan fokus bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata.

"saya mengingatkan bahwa bagi ASN yang tidak netral mendukung salah satu capres dan cawapres serta caleg tertentu, akan memdapatkan sanksi tindakan tegas, sanksi tindakan itu, mulai dari penurunan jabatan hingga pemecatan ASN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),"pesan Syirajudin yang pernah menjabat Sekda Kota Bontang tersebut.

Pada kesempatan itu, Kadispora juga memimpin pembacaan Ikrar Pernyataan Sikap ASN sebagaimana surat edaran Gubernur Kaltim nomor 800/1794/B.Org menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2620/SJ, dimana pembina upacra setiap hari senin diminta untuk membacakan ikrar pernyataan sikap ASN dengan diikuti oleh seluruh peserta upacara.

Pertama, mendukung suksesnya pemilu serentak 2019 demi terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang semakin efektif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah, dan ujaran yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), serta hoax.

Ketiga, mendukung serta mendorong kampanye yang bermartabat dan beretika, serta lebih mengedepankan adu program, konsep, dan gagasan, sebagai bagian dari pendidikan politik yang bermartabat. Poin keempat, menjaga netralitas dan profesionalitas ASN dalam menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara bertanggungjawab.

Selanjutnya kelima, mengajak seluruh warga NKRI untuk menggunakan hak pilihnya secara demokratis pada 17 April 2019 demi terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk lima tahun ke depan, serta terwujudnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. dan yang terakhir atau yang keenam mendukung tetap tegaknya NKRI yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. (rdi)