DISPORA BERAU KONSULTASIKAN PENYESUAIAN STRUKTUR DAN ANJAB KE DISPORA KALTIM

Sekretaris Dispora Kaltim, Zulfajri didampingi Kabid Pemberdayaan Pemuda, Agus Tianur, Rabu (19/6) menerima kunjungan Sekretaris Dispora Kabupaten Berau, Zulfahmi.

Kedatangan Zulfahmi dalam rangka konsultasi penyesuaian struktur organisasi, revisi struktur organisasi dan konsultasi Analisis Jabatan.

"Saat ini Dispora Berau terdiri atas 3 (tiga) Bidang yakni bidang pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan bidang pengembangan prestasi olahraga, namun kami kedepan berencana untuk membentuk 4 bidang sebagaimana struktur OPD Dispora Kaltim dan Kemenpora,"jelasnya.

Zulfajri pun menyambut baik rencana tersebut yang tentunya akan memudahkan koordinasi antar OPD dan kementerian karena struktur organisasinya sama, sehingga program pembangunan Kepemudaan dan Keolahragan dapat berjalan sinergi dan searah.

Sementara itu, di ruang subbag umum sekretariat, Kasubbag Umum Dispora Kaltim, Nurnuthfah Arief, menerima pengelola kepegawaian Dispora Berau, Herman bersama Analis Jabatan Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Berau, Metta Fuzi Astuti. Ketiganya saling bertukar informasi dan berkoordinasi perihal uraian tugas dan peta jabatan.

"Kalau beban kerja dan anjab harus sesuai dengan peta jabatan, karena janggal sekali apabila ternyata peta jabatan sudah dibuat sementara uraian tugas sesuai beban kerja yang ada belum dibuat sama sekali,"jelas Nurnuthfah menanggapi pertanyaan Herman.

Ditambahkannya bahwa Dispora Kaltim sesuai Permenpanrb RI, Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, untuk jabatan pelaksana hanya ada 7 (tujuh) yakni Analis Kepemudaan, Penyuluh Kepemudaan, Analis Olah Raga, Penyuluh Olah Raga, Pelatih Atlet, Pengawas Keolahragaan serta Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

"Sehingga dalam menyusun nomenklatur jabatan pelaksana, kami berpedoman pada permenpan tersebut, dimana secara jelas tercantum di pasal 8 bahwa Instansi Pemerintah harus menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan yakni tertanggal 13 September 2018 oleh Dirjen Peratrluran Perundang-undangan Kemenkumhan RI,"tutupnya. (rdi)