APLIKASI SIDIK DIHARAPKAN MAMPU BAWA KALTIM MENUJU KATEGORI INFORMATIF

Berdasarkan hasil Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov di indonesia yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2018, Pemprov Kaltim berada di urutan ke 11 dengan presdikat cukup informatif. Padahal pada tahun 2013 sempat menduduki peringkat pertama, dan tiga tahun berikutnya berturt-turut berada di peringkat ke-3.

Hal ini menjadi cambuk bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan pelayan informasi publik.

Untuk itu, Kamis (24/1), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim selaku PPID Utama Kaltim, melalui bidang Informasi Komunikasi Publik menggelar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) di Ruang Rapat WIEK Diskominfo.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Diddy Rusdiansyah,  mengatakan Sebagian besar OPD masih mendapat predikat cukup Informatif yang harus dapat ditingkatkan menjadi predikat Informatif, ada sekitar 20 skor skala penilaian yang harus dipenuhi diantaranya meliputi komitmen pimpinan daerah, inovasi, penampilan website, informasi yang disampaikan, penyajian informasi, dan pelayanan.

 “Aplikasi SIDIK ini sebenarnya mengadopsi apa yang telah dikembangkan oleh Kalbar dengan aplikasinya bernama  SIKEDIP, namun demikian ada beberapa hal yang berbeda dan dikembangkan sendiri oleh Diskominfo Kaltim. Melalui aplikasi SIDIK ini nanti diharapkan masing-masing OPD mengisi data OPDnya sesuai dengan daftar informasi publik yang telah diberikan sebelumnya meliputi apa saja informasi yang boleh dan informasi yang dapat diberikan setiap saat,” ujarnya ketika membuka Bimtek yang diikuti 17 OPD tersebut.

Pada kesempatan itu, Kadiskominfo juga mengingatkan bahwa belum semua OPD membuat daftar informasi, padahal daftar tersebut sebagai acuan dalam keterbukaan informasi kepada publik, termasuk diantaranya ada informasi yang dikecualikan yakni diantaranya meliputi informasi yang menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara, serta beberapa hal lainnya yang informasi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

"Oleh karenya melalui SIDIK ini admin di setiap OPD dapat memasukkan semua data-data informasi tersebut dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga tahun depan Kaltim bisa mendapat kategori yange lebih baik menuju informatif  atau bahkan informatif. Kalau hal itu terwujud, keberhasilan ini dari bukan hanya kerja Diskominfo melainkan kerja bersama. Terakhir saya berpesan agar semua admin OPD dapat aktif melakukan entry data,” tutupnya. (rdi)

Baca Juga :