APEL 17 JULI, KADISPORA INGATKAN ETIKA DALAM BERIKAN PELAYANAN

Etika Pegawai negeri Sipil (PNS) harus dikedepankan terutama dalam dalam melayani masyarakat, dimana masyarakat yang merupakan pembayar pajak yang kemudian digunakan untuk membayar penghasilan PNS tentu berharap mendapat jaminan bahwa mereka mendapat pelayanan yang baik.

Hal tersebut disampaikan Kadispora Kaltim, Syirajudin,  ketika menjadi pembina apel 17 Juli 2019 di lingkup Dispora Kaltim yang diikuti seluruh pegawai termasuk yang bertugas di Unit pelaksana Tekhnis Dinas Pengelollan Kompleks Stadion Utama dan Madya (UPTD Pksum).

"Etika tidak hanya mempengaruhi pns itu sendiri tapi juga juga masyarakat yang dilayani. Jika kita memebaca Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 angka 5 yang disebutkan bahwa "Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik". Nah, berdasarkan hal tersebut setiap pejabat adalah pelaksana pelayanan publik dan setiap PNS  adalah pelaksana pelayanan publik,"tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan seluruh pegawai bahwa bekerja di pemerintahan yang terkait langsung dengan pelayanan termasuk di UPTD Pksum dan Kantor Dispora sendiri, adalah menjadi seorang pelayan, maka jangan sampai ada pegawai yang justru minta untuk dilayani ketika memberikan pelayanan kepada penerima layanan.

Saat ini dunia telah memasuki era digital yang dimana masyarakat yang kurang atau tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, akan dengan mudah mengeksposenya di media sosial miliknya. Hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap jalannya Organisasi Pemerintahan itu sendiri.

"Sebagai Kepala Dinas saya yang paling bertanggung jawab dan saya akan terima tanggungjawab itu, namun demikian saya meminta kepada seluruh pejabat, pegawai baik ASN maupun Non ASN untuk membantu saya dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat,"himbaunya.

Menutup sambutannya, Syirajudin menyampaikan bahwa kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat harus mampu mengaktualisasikan 5 nilai dasar yakni mampu mewujudkan akuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya dan mampu untuk tidak korupsi serta mendorong percepatan pemberantasan korupsi. (RDI)