68 Pejabat Pemprov ikuti Diklat Gerakan Revolusi Mental

Umum

68 Pejabat Pemprov ikuti Diklat Gerakan Revolusi Mental

Rusmulyadi | Selasa, 26 April 2016 - 09:15:06 WIB | dibaca: 951 pembaca

Kadispora Kaltim, Fachruddin Djaprie, menjadi salah satu peserta dalam Diklat gerakan Revolusi Mental tahap kedua.

SAMARINDA - Pemprov Kaltim kembali mengirim 68 pejabat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Gerakan Revolusi Mental di Kecamatan Subang, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, pada tahap pertama sebanyak 52 pejabat Pemprov Kaltim telah mengikuti program ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, HM Yadi Robyan Noor mengatakan pelaksanaan Diklat Revolusi Mental sangat penting, karena perubahan perlu dilakukan demi perbaikan ke depan. Perubahan harus dimulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan pelayanan dan kinerja pemerintah yang lebih baik. Oleh karena itu seluruh pejabat eselon II, III dan IV wajib mengikuti diklat tersebut.

"Untuk tahap kedua, Pemprov mengirim 68 pejabat. Diklat akan berlangsung selama 9 hari dan Senin hari ini (kemarin) dibuka Asisten Pemerintahan Setdaprov Kaltim Dr Meiliana," kata Yadi Robyan Noor usai mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XX Tahun 2016 di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (25/4).
Pemprov Kaltim menyadari bahwa di era reformasi saat ini masyarakat menghendaki berbagai kemudahan dalam berbagai pelayanan. Sebab itulah, kualitas aparatur negara juga harus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Terkait Diklat Revolusi Mental bagi para pejabat Pemprov, Robby menjelaskan hal ini merupakan penjabaran dari salah satu kebijakan internal yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur agar lebih terampil, andal, tanggap dalam mengantisipasi semua permasalahan dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Menurutnya, revolusi mental menjadi satu keharusan dan gerakan ini harus bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, yang pada akhirnya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Setelah mengikuti Diklat Revolusi Mental ini diharapkan kinerja para pejabat pemerintahan daerah bisa lebih baik dari sebelumnya, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Robby. (mar/hmsprov)